Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang diterapkan pemerintah menuai pro dan kontra di kalangan pengusaha. Aturan ini mewajibkan eksportir menempatkan devisa hasil ekspor di dalam negeri sebelum dapat digunakan untuk transaksi internasional. Bagi sebagian pihak, kebijakan ini dinilai mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat perekonomian nasional. Namun, tidak sedikit pengusaha yang merasa keberatan.
Pengusaha mengkhawatirkan dampak negatif kebijakan ini terhadap fleksibilitas bisnis mereka. Dengan aturan baru ini, biaya operasional diprediksi meningkat akibat keterbatasan akses langsung terhadap mata uang asing. Selain itu, proses administrasi yang lebih kompleks juga dianggap memperlambat transaksi bisnis, khususnya bagi sektor ekspor yang sangat bergantung pada kecepatan dan efisiensi. Apakah kebijakan ini justru akan menghambat pertumbuhan bisnis di sektor ekspor?
DHE Bikin Pengusaha Cemas: Mengurai Dampak Kebijakan pada Bisnis Ekspor
Pemerintah mengeluarkan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk mengoptimalkan cadangan devisa nasional. Namun, kebijakan ini justru memicu kecemasan di kalangan pelaku usaha ekspor. Mereka mengeluhkan potensi kerugian akibat penurunan fleksibilitas dalam pengelolaan hasil ekspor. Selain itu, adanya potensi fluktuasi kurs selama proses penempatan devisa di dalam negeri juga dikhawatirkan akan memengaruhi keuntungan bisnis.
Pengusaha menilai kebijakan ini dapat menambah beban mereka, terutama di sektor yang membutuhkan transaksi internasional dalam jumlah besar. Kebijakan DHE memaksa mereka untuk menyesuaikan strategi operasional, yang tidak jarang memerlukan biaya tambahan. Meskipun kebijakan ini diharapkan membawa manfaat bagi perekonomian nasional, banyak yang mempertanyakan efektivitasnya dalam jangka panjang. Bagaimana pemerintah dan pengusaha dapat menemukan titik temu untuk mengatasi masalah ini?
