Mantan Presiden AS, Donald Trump, kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait ekonomi global. Ia mengancam akan mengenakan tarif 100% pada negara-negara BRICS jika mereka benar-benar meluncurkan mata uang baru yang menyaingi dolar AS.
Kelompok BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, telah lama mempertimbangkan penggunaan mata uang alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Wacana ini semakin menguat sejak meningkatnya sanksi ekonomi terhadap Rusia dan ketidakstabilan global. Jika mata uang BRICS resmi diluncurkan, ini bisa mengguncang dominasi dolar dalam perdagangan internasional.
Trump melihat rencana ini sebagai ancaman terhadap ekonomi AS. Jika ia kembali terpilih sebagai presiden pada tahun 2024, ia berjanji akan memberlakukan tarif 100% pada ekspor dari negara BRICS. Langkah ini dapat memicu perang dagang baru yang berdampak pada rantai pasokan global. Sementara itu, para analis memperingatkan bahwa kebijakan semacam ini bisa mempercepat de-dolarisasi global, yang justru merugikan ekonomi Amerika Serikat dalam jangka panjang.
Mata Uang Baru BRICS? Trump Siap Berlakukan Tarif 100%
Donald Trump, yang berpotensi mencalonkan diri kembali dalam Pilpres AS 2024, menegaskan sikap kerasnya terhadap negara-negara BRICS. Ia mengancam akan menerapkan tarif 100% jika mereka benar-benar menciptakan mata uang baru yang bertujuan menggantikan dominasi dolar dalam perdagangan internasional.
Ide penggunaan mata uang BRICS semakin menarik perhatian dunia. Banyak negara, terutama yang terkena dampak sanksi ekonomi AS, mulai mencari alternatif selain dolar. China dan Rusia, misalnya, telah meningkatkan perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal mereka. Jika BRICS berhasil meluncurkan mata uang baru, hal ini berpotensi mengubah lanskap keuangan global.
Trump melihat inisiatif ini sebagai ancaman serius bagi ekonomi AS. Ia berjanji untuk merespons dengan menaikkan tarif impor dari negara-negara BRICS hingga 100%. Langkah ini bertujuan untuk menekan negara-negara yang mencoba mengurangi ketergantungan pada dolar. Namun, banyak pakar ekonomi memperingatkan bahwa kebijakan proteksionis semacam ini bisa memicu krisis perdagangan global, melemahkan hubungan diplomatik, dan mempercepat de-dolarisasi ekonomi dunia.
